Huawei Resmi Gugat Pemerintah AS Ke Pengadilan

Huawei Resmi Gugat Pemerintah AS ke Pengadilan,

.txt-detail p { margin-bottom:27px; line-height:1.9; }

Texas – Huawei mengumumkan bahwa pihaknya sudah resmi melayangkan gugatan ke pengadilan federal AS bagi menguji konstitusionalitas ayat 889 dari Undang-Undang National Defense Authorization Act (NDAA) 2019.

Melalui gugatan tersebut, Huawei memohon kepada hakim buat menerbitkan ketetapan bahwa pembatasan yg diberlakukan kepada Huawei bertentangan dengan konstitusi, serta memohon ditetapkannya putusan berkekuatan hukum buat membatalkan pembatasan tersebut.

Rotating Chairman Huawei Guo Ping menyampaikan bahwa Kongres AS sudah berulang kali gagal mengajukan bukti yg mendukung pembatasan terhadap produk Huawei sehingga pihaknya menetapkan mengambil langkah hukum sebagai upaya terakhir yg telah sepantasnya dilakukan.

“Pelarangan itu tak saja bertentangan dengan hukum, namun juga membatasi Huawei dari sebuah persaingan yg adil yg pada akhirnya mampu merugikan konsumen di AS. Kami mengharapkan pengadilan mengeluarkan putusan yg kalian yakini mulai memberikan keuntungan kepada seluruh pihak, baik Huawei maupun warga AS,” kata Guo Ping.

Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Distrik AS di Plano, Texas. Mengutip materi gugatan yg disampaikan, ayat 889 Undang-Undang NDAA Tahun 2019 tidak cuma menghalangi seluruh badan pemerintahan AS bagi membeli perlengkapan dan layanan Huawei, namun juga menghalangi badan-badan tersebut terlibat dalam kontrak, atau memberikan hibah atau pinjaman kepada pihak ketiga yg membeli perlengkapan atau layanan Huawei, tanpa melalui proses eksekutif maupun yudisial.

Pengaturan ini melanggar Klausa Bill of Attainder dan Klausa Due Process, serta prinsip-prinsip Pemisahan Kekuasaan (Separation-of-Powers) yg dilindungi dalam Konstitusi AS, karena Kongres membuat undang-undang tersebut, melaksanakannya, dan menyelenggarakan kegiatan peradilan terkait dengannya.

Chief Legal Officer Huawei Song Liuping menekankan bahwa ayat 889 disusun berdasarkan sejumlah proposisi yg salah, tak terbukti, dan tak teruji. Bertentangan dengan premis undang-undang, Huawei tak dimiliki, dikendalikan, atau dipengaruhi oleh pemerintah China.

Selain itu, Huawei memiliki catatan dan program keamanan yg sangat memuaskan dan tepercaya. Sejauh ini tak ada bukti yg menyatakan sebaliknya.

“Huawei bangga menjadi perusahaan yg paling terbuka, transparan, serta paling banyak disoroti di dunia,” tegas John Suffolk, Global Cyber Security & Privacy Officer Huawei.

“Pendekatan keamanan Huawei yg dibangun melalui pengembangan serta penerapan desain sudah menciptakan standar keamanan yg tinggi dan terunggul di industri,” imbuhnya.

Dari sudut pandang Huawei, pembatasan dalam NDAA ini mulai mencegah pihaknya buat menyediakan teknologi 5G yg lebih canggih buat konsumen di AS, mampu memperlambat penerapan tekonologi 5G pada sektor komersial, dan berpeluang menghambat berbagai upaya buat meningkatkan kinerja jaringan 5G di AS.

Lebih jauh lagi, pengguna jaringan di wilayah-wilayah terpencil di AS mulai dipaksa bagi memilih antara produk-produk yg memperoleh pendanaan pemerintah atau produk-produk bermutu tinggi dengan biaya terjangkau.

Ini mulai berpotensi menghambat proses peningkatan jaringan, sehingga kesenjangan digital mulai melebar.

Selain itu, pembatasan atas Huawei ini mulai menekan persaingan yg justru menjadikan konsumen AS sebagai korbannya. Mereka harus membayar lebih mahal bagi produk dengan mutu yg lebih rendah.

Analisis industri memamerkan bahwa keterlibatan Huawei dalam persaingan bisa mengurangi biaya infrastruktur nirkabel sebanyak 15 persen hingga 40 persen, atau setara dengan penghematan sedikitnya us$20 miliar di Amerika Bagian Utara buat empat tahun ke depan.

Guo Ping menambahkan, seandainya undang-undang ini mampu dibatalkan, sebagaimana seharusnya, Huawei mampu menghadirkan lebih banyak teknologi tingkat lanjut untuk AS serta mendukung pengembangan jaringan 5G terbaik di negara tersebut.

“Huawei mulai dengan senang hati menjawab kekhawatiran Pemerintah AS mengenai keamanan. Dengan menghapus pelarangan melalui NDAA ini, Pemerintah AS mulai memiliki fleksibilitas yg diperlukannya dalam bekerja sama dengan Huawei bagi mencari solusi buat masalah-masalah keamanan,” pungkasnya.

Sumber: http://teknologi.inilah.com

Maret 8th, 2019 Kategori: Info Teknologi dan Gadget

Berikan Tanggapan untuk :Huawei Resmi Gugat Pemerintah AS Ke Pengadilan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *